Home » Peristiwa » Nasional

TII Kritisi RUU Pemilu yang Tidak Ramah Pemberantasan Korupsi

print this page Senin, 5/6/2017 | 19:59

RUU Pemilu dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Banyak kalangan menilai, dunia politik merupakan akar dari masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satu lembaga yang cukup kritis itu Transparency International Indonesia (TII). Mereka menilai pembahasan RUU Pemilu sama sekali tidak memperlihatkan roh pemberantasan korupsi. 

Deputi Sekjen TII, Lia Toriana menjelaskan pembenahan sistem pemilu sebagai langkah strategis pemberantasan korupsi seharusnya masuk dalam pembahasan RUU Pemilu. Ia menilai, selama ini kontestasi pilkada dan pemilu selalu menjadi celah masuk kejahatan korupsi. 

"Pilkada dan pemilu itu kan selalu riskan persoalan politik uang. Titik ini masih relatif tinggi dilakukan. Jadi Pansus RUU Pemilu juga harus mengangkat ini dalam pembahasannya," ujat Lia melalui pesan elektronik di Jakarta, Senin (5/6/2017). 

Menurut Lia, hal ini penting dilakukan mengingat praktik politik uang selama ini tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara sampai pemilih. Yang sangat ironis adalah UU Pemilu ternyata belum optimal menjerat pelaku dan menyelesaikan persoalan korupsi.

Pembahasa RUU Pemilu, lanjut Lia, melibatkan DPR dan pemerintah, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk merumuskan regulasi pemilu yang berkomitmen terhadap semangat anti korupsi. 

Lia menambahkan, regulasi pemilu yang saat ini tengah dibahas dan akan diputuskan, harus memiliki miatan dalam mencegah intervensi orang-orang serta pendanaan yang dekat dengan motif dan hasil korupsi. Dengan begitu hasil dari pilkada dan pemilu nantinya akan bersih kedepannya. 

"Pembahasan RUU Pemilu semestinya memastikan bahwa proses demokrasi melalui pemilu bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja DPR serta menciptakan pemimpin yang bebas korupsi. Tidak justru melanggengkan kuasa para pejabat dan politisi yang korup," kritik Lia.

Dari penjelasan Lia, ada tiga isu krusial yang mencerminkan pembahasan RUU Pemilu mengabaikan aspek pemberantasan korupsi. Pertama, transparansi dan akuntabilitas kinerja DPR selama dinilainya minim, justru malah sibuk menambah kursi anggota DPR. 

"Kalau kita lihat hitungan Kemendagri, masing-masing anggota DPR itu membutuhkan Rp2 miliar setiap tahunnya. Maka, penambahan kursi DPR justru menambah beban negara Rp30 miliar per tahun," jelas Lia. 

Poin kedua dari catatan Lia adalah, transparansi keuangan parpol tidak dijadikan syarat kepesertaan pemilu. "Ini kelihatan melalui aspek pembenahan kontestasi pemilu untuk pemerintahan terpilih yang bersih dari korupsi tidak masuk sebagai isu krusial yang diprioritaskan Pansus dan Timsus RUU Pemilu," keluhnya. 

Ketiga, ujar Lia, batasan dan keterbukaan dana kampanye juga tidak diperketat dan sama sekali tidak isu krusial yang diprioritaskan Pansus RUU Pemilu.

Penulis Taufiq Saifuddin
Editor Yayat R Cipasang

Tags:

ruu pemilukorupsi

loading...